17 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

LKMTL Adukan PT KEM ke Gubernur Kaltim


LKMTL Adukan PT KEM ke Gubernur Kaltim
Direktur Executive Lembaga Ketahanan Masyarakat Tambang dan Lingkungan (LKMTL), Pius Erick Nyompe, saat memaparkan daerah dan luasan eks-tambang emas di Kutai Barat di Kantor Berita KlikSamarinda pada Selasa, 24 Mei 2016 (Foto: KlikSamarinda)

KLIKSENDAWAR.COM - Direktur Executive Lembaga Ketahanan Masyarakat Tambang dan Lingkungan (LKMTL), Pius Erick Nyompe, kembali menggulirkan persoalan PT Kelian Equator Mining (KEM) di Kutai Barat. Pius berniat mengadukan perusahaan tambang emas yang sudah tutup buku sejak 2005 lalu itu kepada Gubernur Kaltim.

"Kami meminta audiensi dengan Gubernur Kaltim. Siang ini kami akan datangi Kantor Gubernur," ujar Pius di Kantor Berita KlikSamarinda pada Selasa siang, 24 Mei 2016.

Menurut Pius, masih banyak persoalan warisan pasca berakhirnya pertambangan emas di area PT KEM. Saat membeber persoalan, Pius mengatakan hingga 12 tahun berjalan, kinerja KPPT PT KEM sangat tidak baik, tak melakukan kewajiban apa yang seharusnya sudah disepakati bersama masyarakat dan Pemkab Kutai Barat.

“Terhitung sejak terbentuknya KPPT 12 tahun silam kinerja dalam pengakhiran tambang PT KEM sangat tidak baik. Kami minta Ketua Bersama Komite KPPT melakukan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab. Karena beberapa hal yang seharusnya dikerjakan oleh KPPT demi keselamatan masyarakat pasca pengakhiran tambang, tetapi tak dihiraukan,” terang Pius.

Pius memaparkan, salah satu alasan dirinya menghadap Gubernur adalah memperjelas status hak-masyarakat dan pembenahan lingkungan pasca tambang di DAM Namuk, Kutai Barat. Ada pun perusahaan yang masih beroperasi saat ini adalah Hutan Lindung Kelian Lestari (KLHL) untk melakukan pembenahan lingkungan.

"Yang sampai sekarang masih ada HLKL Hutan Lindung Kelian Lestari perusahaan kepanjangan tang PT KEM untuk mereklamasi daerah pertambangan lobang tambang permukaan kurang lebih 1 km, tempat pembuangan limbah dengan panjang 3 km 1350 m, 70 ribu meter kubik limbah yang ada di DAM Namuk dan Kampung Tutung dan 10 ribu dibuang ke lubang fit tambang emas," ujar Pius.

Pius menegaskan, beberapa hal yang merupakan tanggungjawab KPPT dan tidak pernah dibuka kepada publik pasca pengakhiran tambang PT KEM yakni pengelolaan hutan lindung di Sungai Kelian ex.PT KEM, dana abadi, dan pengelolaan PT Hutan Lindung Kelian Lestari.

Padahal menurutnya, jika tak dilakukan dengan benar, maka dam limbah Namuk serta Dam Nakan serta lobang fit tambang tersebut mengancam keselamatan warga di sepanjang Sungai Mahakam serta warga sepanjang Sungai Kedang Pahu dan Sungai Lawa.

“Antara lain perubahan status pinjam pakai menjadi hutan lindung, tidak melibatkan masyarakat. Kejelasan dana abadi, kejelasan pengelolaan dana sebesar 11,2 juta USD yang dikelola PT Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL),” imbuh Pius.

PT KEM telah berencana sejak 1992 melakukan upaya pembenahan reklamasi. Namun, lokasinya di daerah di luar Kutai Barat. Padahal, sejumlah daerah di Kutai Barat (Kubar) masih memerlukan pembenahan lingkungan yang lebih prioritas.

"Mereka sebenarnya 1992 ada rencana merekalamasi penghijauan di Bukit Soeharto, sewaktu masih masuk wilayah Kutai. Tapi batal. Nah, sementara ada daerah di Kubar namanya Kersik Luwai di sana adalah taman anggrek alam di Kutai Barat. Lebih dari separuh dari lokasi Cagar Alam Kersik Luwai pernah terbakar 1982-1983 dan terbakar lagi di era tahun 2000-an. Jadi, kenapa harus daerah lain yang direklamasi tetapi di daerah kabupaten sendiri yang perlu penghijauan dibiarkan?," ujar Pius. (*)

Reporter : Maggi Aksan    Editor : Juna Basir



Comments

comments


Komentar: 0