20 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Revisi Perpres, Proyek Strategis Bisa Dibiayai Dana Non-APBN


Revisi Perpres, Proyek Strategis Bisa Dibiayai Dana Non-APBN
Ilustrasi proyek jalan tol di Sumatera.

KLIKSENDAWAR.COM- Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain mengubah daftar proyek strategis, revisi ini akan mengatur skema pembiayaan infrastruktur yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan ketentuan mengenai skema ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari anggaran negara. Dengan begitu, pembangunan proyek strategis nasional bisa berjalan tanpa terkendala pendanaan dari pemerintah.

Selama ini keterbatasan anggaran negara selalu menghambat pembangunan proyek infrastruktur. Investor swasta yang ekuitasnya terbatas juga tidak bisa menggarap proyek-proyek tersebut. Sementara jika menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah perlu memberikan tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Skema pembiayaan non-APBN ini, diantaranya melalui dana pensiun yang bisa digunakan badan usaha secara langsung untuk menggarap proyek strategis. "Jadi kami fasilitasi badan usaha, misalnya ekuitasnya sanggup berapa, (kemudian) kami pertemukan dengan pembiayaannya," kata Wismana di kantornya, Jakarta, belum lama ini. 

Skema pembiayaan ini hanya bisa digunakan untuk proyek-proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Dia mengatakan untuk tahap awal, uji coba penggunaan skema pembiayaan non-APBN ini akan digunakan pada satu proyek jalan tol. Sayangnya dia masih belum bisa memberitahu proyek jalan tol mana yang dimaksud.



Reporter : Katadata    Editor : Juna Basir



Comments

comments


Komentar: 0