20 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kemenkeu RI Akan Kaji Kontribusi Daerah Pengolah Migas


Kemenkeu RI Akan Kaji Kontribusi Daerah Pengolah Migas

KLIKSENDAWAR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI siap mengkaji skema bagi hasil bagi daerah pengolah Migas. Persetujuan itu, merupakan buntut dari perjuangan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni mewakili 10 daerah pengolah Migas se-Indonesia, mengusulkan perubahan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Kami akan masukkan usulan daerah pengolah ini dalam kajian perubahan UU perimbangan pusat dan daerah,” ujar Boerdiarso, saat menerima kunjungan Walikota Neni di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017 lalu.

Menurut Boerdiarso, saat ini pihaknya memang sedang melakukan finalisasi perubahan UU No 33/2004 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Ia mengatakan rancangan draft yang telah disusun oleh sejumlah ahli, akan ada perubahan fundamental terkait formulasi hubungan keuangan pusat dan daerah.

Perubahan ini tidak hanya menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah tapi juga mencakup hubungan keuangan Provinsi dan Kota, hubungan keuangan antar Kabupaten/kota serta hubungan keuangan daerah dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah. “Nah aspirasi daerah pengolah ini akan kami catat dan diskusikan dengan ahli,” katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Kemenkeu akan menggela Focus Group Discussion (FGD) dengan para Kepala Daerah guna mematangkan rancangan UU hubungan pusat dan daerah.

Menanggapi penjelasan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Walikota Neni berharap perubahan UU No 33/2004, tentang perubahan keuangan pusat dan daerah mengakomodir daerah bagi hasil bagi daerah pengolah.

Pasalnya, regulasi yang ada sekarang, skema bagi hasil hanya diberikan kepada daerah penghasil. Padahal, resiko yang ditanggung oleh daerah pengolah seperti Bontang dan Balikpapan sangat tinggi. Mulai dari resiko sosial ekonomi, resiko bencana industri, hingga resiko pencemaran lingkungan.

“Rasanya tidak adil kalau, kami sebagai daerah pengolah hanya mendapatkan hak seperti daerah lain yang bukan penghasil atau pun pengolah,” tuturnya.(*)

Reporter : Iskandar    Editor : Juna Basir



Comments

comments


Komentar: 0