21 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Emir Moeis, Sebuah Pleidoi: Jebakan Persekongkolan Jahat (bagian-1)


Emir Moeis, Sebuah Pleidoi: Jebakan Persekongkolan Jahat (bagian-1)
Berkas Pleidoi Izedrik Emir Moeis pada saat menghadapi dakwaan Tindak Pidana Korupsi (Foto: KlikSamarinda)

KLIKSENDAWAR - Anda tentu masih ingat tentang kasus dugaan gratifikasi (suap) proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dua tahun silam (2014). Saat itu, terdakwa kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis terseret kasus tersebut.

Emir Moeis didakwa menerima suap sebesar USD423 ribu dalam pengurusan proyek pembangunan PLTU Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Emir dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pun, Emir dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan penjara 5 bulan.

Jaksa menilai, Emir terbukti menerima suap sebesar US$ 423.985 berikut bunga dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) melalui Presiden Direktur Pacific Resources Inc., Pirooz Muhammad Sharafih, supaya memenangkan konsorsium Alstom Inc., Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1000 megawatt di Tarahan, Lampung tahun 2004 silam.

Emir terbukti melanggar delik dakwaan kedua, yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, di penghujung tuntutan, Emir membacakan pleidoi atau nota pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nah, KlikSamarinda mendapatkan salinan berkas pleidoi Emir Moeis tersebut pada pekan kedua April 2016. Pleidoi ini tampaknya masih layak disimak, terutama ketika kasus serupa dapat menjadi pelajaran bagi sesiapa yang tengah berada dalam kumparan kekuasaan.

Pun begitu, karena Emir Moeis merupakan anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim). Emir dilantik pertama kali sebagai anggota DPR RI pada Oktober 2016.

Kiprah pertama Emir adalah menjadi anggota DPR RI Komisi VIII yang bermitra dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), dan Menteri Lingkungan Hidup (Men LH). Kurang dari satu tahun, Emir mendpatkan kepercayaan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di Komisi VIII.

Pada periode kedua, Emir Moeis kembali duduk sebagai anggota DPR RI (2004-2009), Emir menjabat Ketua Panitia Anggaran selama 5 tahunKetua Panitia Anggaran selama 5 tahun.

Pun, pada periode berikutnya (2009-2014) Emir menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang juga membidangi keuangan.

Bagian per bagian kiprah di DPR RI tersebut menjadi variabel dalam pleidoi yang disampaikan Emir di hadapan majelis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 20 Maret 2014 silam di Jakarta.

Dalam pleidoinya, politisi PDI Perjuangan ini mengaku dijebak perusahaan asing sehingga tersandung kasus ini. Emir mengaku tak pernah melakukan korupsi seperti yang didakwaan jaksa.

"Tanggal Juli 2012, secara mendadak saya disibukkan oleh berita akan dijadikan tersangka oleh KPK. Di hari itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, memgumumkan saya dicekal dan menjadi tersangka (ini suatu keanehan), lantas rumah tinggal saya digeledah oleh KPK. Sore harinya, barulah saya dinyatakan sebagai tersangka secara resmi oleh KPK. Saya dikaitkan dengan korupsi proyek PLTU Tarahan, berkaitan dengan penerimaan gratifikasi sebesar US$350.000," demikianlah pembuka pleidoi itu.

Dalam pledoinya, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta hakim untuk memvonis bebas dirinya karena jaksa KPK tidak dapat menghadirkan saksi kunci, Pirooz Muhammad dan David Gerald Roschild, yang diduga sebagai pemberi suap.

Sebuah petikan penting dalam pleidoi tersebut adalah:



Reporter : Magie Aksan    Editor : Juna Basir



Comments

comments


Komentar: 0